Kantor Hukum Boerombing Diresmikan

DPP IKA FKUA siap Bantu Masyarakat

Padang, Rakyat Sumbar — DPP IKA Fakultas Hukum Unand, meresmikan Kantor Hukum Boerombing, di sekretariatnya Jalan Rokan, No. 7, Rimbo Kaluang, Padang Barat, Sabtu (30/11) malam. Pada peresmian itu juga diadakan diskusi publik.

“Kantor Hukum Boerombing punya dua fungsi yaitu fungsi sosial memberikan bantuan hukum kepada masyarakat umun dan fungsi profit memberikan bantuan hukum secara profesional,” ujar Sekretaris Umum DPP IKA FHUA Gina Mulyati.

Ia menyampaikan, nama Kantor Hukum Boerombing merupakan singkatan dari pendekar hukum Fakultas Hukum Unand, yakni Prof. Boerma Burhan dan Prof. Herman Sihombing.

“Beliau menjadi inspirasi bagi kami bekas mahasiswanya dulu dalam berkiprah diprofesi masing-masing sekarang,” ujar Gina, yang juga menjabat Direktur di kantor hukum tersebut.

Pada diskusi publik yang dilakukan sebelum peresmian, menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Unand Busyra Azheri dan Direktur Hukum PPATK Fitriadi Muslim, dengan moderator Zenwen Pador.

Busyra mengatakan bicara penegakan hukun ada tiga aspek yakni kelembagaan, substansi dan kultur. “Semua alumni hukum punya peran masing-masing, bicara lembaga penegakan hukum lebih kuat ke aspek kelembagaan,” ucap Busyra.

Ia menyampaikan, aspek substansi itu mengarah kepada pembuat dan pelaksana Undang-undang. Aspek kultur, bicara budaya, maka semua orang bagian dari penegakan hukum.

“Ini (aspek substansi) adanya di legislator dan eksekutor. (Aspek kultur) tergantung bagaimana melakoninya dalam aspek kehidupan masing-masing,”ujar Busyra.

Menurut Busyra, penegakan hukum adalah muara dari hukum itu sendiri. Hukum selalu lurus, tidak berbelok-belok dalam penegakannya untuk menerapkan tiga aspek tadi.

“Alumni Fakultas Hukum harus mengambil peran, terutama sejauh mana hukum memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, alumni IKA FHUA harus menjadi acuan dalam proses penegakan hukum,” imbuh Busyra.

Direktur Hukum PPATK Fitriadi Muslim, mengingatkan alumni hukum Unand untuk percaya diri dengan meningkatkan kapasitas diri. Apa yang didapat di kampus kata Fitriadi baru modal dasar.

“Semua jabatan di negara ini sifatnya sudah terbuka dan transparan. Para calon yang punya kepercayaan dan kemampuan dirilah yang akan menjadi orang terpilih mengisi jabatan pratama madya utama di lembaga pemerintahan di tingkat pusat,” ulasnya.

Fitriadi, mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Unand ini menyampaikan, peran alumni dalam penegakan hukum adalah individu di penegakan hukum harus berintegritas.

“Tuntutan integritas ini sudah semakin besar menjawab transparansi dunia, pelaku dan prakatisi di penegakan hukum selain kepercayaan diri, kemampuan juga integritas serta networking dalam kontek positif, membesarkan dan saling memperkuat antar sesama almamater di Fakultas Hukum Unand,” tutup Fitriadi. (byr)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *