Tersangka Korupsi Pembangunan Lapas Dharmasraya Ditahan

Dharmasraya, Rakyat Sumbar- Satu persatu kasus dugaan korupsi dibumi ranah cati nan tigo, mulai terkuak. Mulai dari kasus Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga kasus penyelewengan bantuan sapi yang telah ditetapkan tersangka. Kini, satu kasus dugaan korupsi mulai tercongkel dan mulai bermuara pada penetapan dugaan tersangka.

Dimana, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri, Pulau Punjung, Dharmasraya, resmi menahan Dirut CV. Aterindo Pratama selaku Konsultan Pengawas pembangunan Lapas (LP) kelas III Dharmasraya. Penahanya, pelaku berdasarkan limpahan kasus oleh penyidik Polres setempat.

” GN, Dirut CV Aterindo Pratama, selaku konsultan pengawas pembangunan LP Kelas III, kita tahan untuk 20 hari kedepan,”kata Kajari M. hari Wahyudi, melalui Kasi Pidsus, Ilza Putra Zulpa, Senen 25/11.

Ia mengatakan, dari hasil penyelidikan pihak polres Dharmasraya, bahwa pelaku diduga telah merugikan negara dari pembangunan LP kelas III sebesar Rp.1Miliar lebih.

“Pembangunannya LP tersebut dilakukan sejak tahun 2014 lalu, dengan pagu dana lebih kurang 11Miliar,” jelasnya didampingi kasi Intel Ridwan Jhoni.

Dirinya menyebutkan, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Ahli serta Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, dari objek perkara Rp 1,8Miliar, pelaku diduga telah merugikan negara sebesar Rp. 1Miliar.

Dari dana yang telah dicairkan, bahwa laporan pelaku, hasil pembangunan sudah mencapai 20,14 persen. Namun, lanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, hasil kerja pelaku baru kisaran 15 persen.

“Selain menahan pelaku, kami juga menyita beberapa barang bukti dokumen-dokumen lapangan,”tegasnya

Ia menegaskan, bahwa dari kesalahan yang dilakukan oleh konsultan pengawas yang tinggal di Komplek Buana Indah Balai Baru, untuk 20 hari kedepan, terduga GN, akan ditahan dirumah tahan korupsi anak aia Padang

“Penahan 20 hari ke depan itu, terhitung hari ini hingga 19 hati kedepan, jelang dilimpahkan ke pengadilan,”kata mantan kasi pidsu kejaksaan Pariaman itu.

Ilza mengatakan, bahwa GN dikenakan pasal 2 Jo Pasal 3 Jo 18 UU nomor 31 Tahun 1999, Jo 20 tahun 2001 tentang Tipikor, serta pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Sementara itu, pengacara GN, mengatakan bahwa kasus tersebut prosesnya masih penyidikan yang sifatnya masih pasif dan ikuti segala proses hukum yang tengah berjalan.

“Kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,”kata pengacara GN Defika Yupiandra, Senen 25/11, dikejaksaan negeri pulau Punjung.

Pihaknya mengaku, bahwa dirinya mengikuti atau mendampingi GN sejak klienya dipanggil dua kali oleh pihak penyidik Polres, dan pada panggilan ketiga, kliennya langsung ditahan, oleh penuntut umum.

“Kami sudah ajukan penahanan, namun pihak penuntut umum berkata lain, dan kami akan betulkan dipengadilan nanti mana yang tidak benar, dengan bukti-bukti yang kita miliki,”tegasnya.(yy)

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *